MTA Perwakilan Merauke Laksanakan Bakti Sosial Pembagian Sembako

MERAUKE - MTA Perwakilan Merauke, Provinsi Papua melaksanakan bakti sosial pembagian sembako untuk masyarakat kurang mampu di sekitar majlis. Kegiatan bertempat di balai kampung Waninggap Say Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, pada Selasa(23/01) pagi.

Hadir dalam acara ini Wakapolda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs. Yakobus Marjuki, Bupati Merauke, Frederikus Gebze, M.Si, Kapolres Merauke AKBP Bahar Marpaung, Guru Besar Ilmu Hukum UNS Prof. Adi Sulistyo, serta pimpinan pusat MTA Al Ustadz Drs. Ahmad Sukina.

Ketua MTA Merauke, Suwirto mengatakan bakti sosial pembagian sembako dilaksanakan guna membantu masyarakat kurang mampu di sekitar majlis. Kegiatan ini sekaligus sebagai media untuk lebih memperkenalkan keberadaan Majlis Tafsir Alquran di kalangan masyarakat Merauke.

Bupati Merauke, Provinsi Papua, Frederikus Gebze, M.Si menyatakan kehadiran MTA di Merauke menjadi angin segar untuk masyarakat setempat. Bupati merasa terkesima atas penjelasan bahwa di dalam islam diajarkan pendidikan dan perdamaian.

Oleh karenanya atas nama Pemerintah Daerah, Bupati Merauke menyampaikan terima kasih atas kehadiran MTA di Merauke. Apalagi dalam acara kemarin juga dilaksanakan pembagian paket sembako kepada masyarakat. Para peserta yang hadir, nantinya diharapkan mampu membawa pesan perdamaian di wilayah masing-masing.

Wakapolda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs. Yakobus Marjuki mewakili Kapolda menyampaikan bahwa pihaknya mendukung kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan Majlis Tafsir Alquran di Merauke. Sebab MTA merupakan bagian elemen umat islam yang dilindungi oleh negara.

Dalam acara bakti sosial MTA Merauke pada hari Selasa (23/01) pagi Wakapolda Papua antara lain menyampaikan mengenai kondisi keamanan di wilayah Papua menjelang pelaksanaan pilkada. Agar tercipta kedamaian, Kapolda antara lain berpesan agar KPU dan Bawaslu selalu independen. Begitu pula TNI dan Polri harus netral dan tidak boleh bermain politik praktis.

Sedangkan untuk pemerintah dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Sementara untuk Calon Gubernur, tim sukses, dan pemilih dilarang mengerahkan massa pada saat menyelesaikan konflik.